Crew 8 News
Arosuka,- Pemerintah Kabupaten Solok kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan dan pengendalian inflasi daerah. Pada Mei 2026, Kabupaten Solok berhasil meraih peringkat Terbaik I kategori Kabupaten/Kota Teresponsif se-Sumatera Barat dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi.
Penghargaan tersebut melengkapi capaian sebelumnya setelah Kabupaten Solok menerima predikat “Kualitas Tinggi” dari Ombudsman RI pada Februari 2026 atas penilaian kepatuhan administrasi pelayanan publik. Daerah ini juga tercatat mampu mempertahankan kategori A atau zona hijau secara konsisten sejak 2022 hingga 2025.
Penilaian TPID dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni aspek proses, output program unggulan, dan outcome pengendalian inflasi. Aspek outcome menjadi indikator terbesar dengan bobot 50 persen karena menilai kemampuan daerah menjaga stabilitas harga dan menekan gejolak inflasi pangan.
Sementara aspek output menilai efektivitas program pengendalian inflasi melalui strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun aspek proses mencakup koordinasi internal, pelaporan, hingga penguatan kapasitas kelembagaan TPID.
Capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah dengan kinerja tata kelola dan pelayanan publik terbaik di Sumtera Barat.
Pemerintah daerah menyebut penghargaan itu sebagai hasil penguatan reformasi birokrasi dan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai penghargaan birokrasi tetap perlu diukur melalui kondisi faktual di lapangan. Pasalnya, stabilitas inflasi dan capaian administratif belum tentu sepenuhnya mencerminkan pemerataan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah penyangga pangan di Sumatera Barat, Kabupaten Solok dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan komoditas pangan dan stabilitas harga regional. Meski begitu, tantangan seperti rantai distribusi panjang dan keseimbangan harga di tingkat petani serta konsumen tetap menjadi perhatian dalam efektivitas pengendalian inflasi daerah.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Solok kini tidak hanya dituntut mempertahankan prestasi administratif, tetapi juga memastikan reformasi birokrasi dan pengendalian inflasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
(C8N)
#senyuman08
