Jakarta, crew8 News — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat setelah sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dihentikan sementara akibat ditemukan berbagai pelanggaran. Di tengah mencuatnya persoalan itu, DPR RI mendesak adanya penindakan terhadap oknum koordinator wilayah (korwil) di internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga lalai atau terlibat dalam lemahnya pengawasan program.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan penghentian operasional dapur bermasalah tidak boleh berhenti pada sanksi administratif terhadap pelaksana lapangan, tetapi harus diikuti evaluasi menyeluruh hingga penindakan terhadap pihak internal yang diduga ikut bertanggung jawab.
Menurut Irma, persoalan utama yang patut didalami adalah bagaimana ribuan dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan, kebersihan, hingga kualitas gizi dapat lolos beroperasi. Kondisi itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal BGN.
“Dapur yang melanggar disuspend itu langkah benar, tetapi jika ada oknum pengawas yang membiarkan atau melindungi dapur tidak layak, itu juga harus ditindak,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Pelanggaran yang ditemukan dalam evaluasi program disebut mencakup pengurangan porsi makanan, fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi, hingga tidak tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sejumlah lokasi. Selain berpotensi mengurangi manfaat program, persoalan itu dinilai dapat berdampak pada aspek kesehatan penerima manfaat.
DPR memandang persoalan ini bukan semata kesalahan teknis operasional, melainkan telah mengarah pada persoalan tata kelola yang berpotensi sistemik apabila tidak segera dibenahi.
Irma menilai dugaan adanya “main mata” antara pengelola dapur dan oknum pengawas lapangan perlu diusut secara serius. Jika terdapat pembiaran atau perlindungan terhadap dapur yang tidak memenuhi syarat, maka persoalan tersebut dinilai tidak lagi sekadar maladministrasi, tetapi berpotensi masuk pada ranah penyimpangan kewenangan.
Sorotan itu mengemuka setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, mengungkap sekitar 1.700 SPPG dihentikan sementara untuk perbaikan menyusul temuan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Langkah suspend dilakukan sebagai upaya korektif agar dapur bermasalah melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi. Namun, jumlah dapur yang terdampak dalam skala besar justru dinilai menjadi indikator adanya masalah mendasar dalam mekanisme verifikasi dan pengawasan.
Di parlemen, kasus ini dipandang sebagai alarm serius terhadap pelaksanaan salah satu program strategis nasional yang selama ini diklaim menjadi instrumen intervensi negara untuk penguatan kualitas gizi masyarakat.
MBG tidak sekadar diposisikan sebagai program bantuan sosial, tetapi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap penyimpangan dalam implementasinya dipandang dapat merusak substansi program sekaligus menggerus kepercayaan publik.
DPR mendorong BGN melakukan evaluasi total, mulai dari mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur, distribusi anggaran, sistem kontrol kualitas makanan, hingga fungsi pengawasan berjenjang di tingkat wilayah.
Selain itu, muncul dorongan agar audit internal diperkuat dan hasil evaluasi dibuka secara transparan untuk memastikan pembenahan berjalan objektif. Langkah ini dinilai penting agar suspend terhadap ribuan dapur tidak berhenti sebagai respons sesaat, melainkan menjadi pintu masuk reformasi tata kelola program.
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini menunjukkan bahwa ekspansi program berskala nasional tanpa pengawasan yang kuat dapat memunculkan risiko kebocoran, penurunan mutu layanan, hingga potensi penyimpangan oleh oknum di lapangan.
Dalam konteks itu, desakan DPR agar oknum korwil BGN yang terbukti lalai atau terlibat ditindak dipandang sebagai bagian dari dorongan memperkuat akuntabilitas.
“Yang harus dibenahi bukan hanya dapurnya, tetapi sistem pengawasannya. Kalau ada yang bermain di internal, itu harus dibersihkan,” tegas Irma.
Hingga kini, BGN belum menyampaikan secara rinci berapa banyak korwil atau unsur pengawas internal yang akan dievaluasi menyusul temuan tersebut. Namun tekanan publik agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada suspend operasional terus menguat.
Skandal 1.700 dapur MBG yang dihentikan sementara kini menjadi ujian serius bagi tata kelola program unggulan pemerintah. Di tengah tuntutan perbaikan, DPR menegaskan akuntabilitas internal harus ditegakkan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan tujuan program pemenuhan gizi masyarakat tetap terjaga.
(C8N)
#senyuman08
