CREW 8 NEWS | PADANG
Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Sumatera Barat menjadwalkan Musyawarah Daerah (MUSDA) I pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Hotel Pangeran Beach, Padang. Kegiatan ini dirangkai dengan seminar nasional yang mengangkat isu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta optimalisasi fungsi lembaga penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., dijadwalkan menghadiri sekaligus membuka MUSDA I tersebut. Selain memimpin ARUN di tingkat pusat, Bob Hasan juga menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan anggota Komisi III DPR RI.
Pelaksanaan MUSDA I merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang harus dijalankan DPD ARUN Sumatera Barat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua DPD ARUN Sumatera Barat, Mevrizal, S.H., M.H., menyelenggarakan MUSDA tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban organisasi sekaligus momentum untuk menjaga kesinambungan kepengurusan dan menata arah program kerja ARUN Sumatera Barat ke depan.
MUSDA tidak hanya menjadi forum musyawarah organisasi, tetapi juga bagian dari upaya memastikan mekanisme kelembagaan berjalan sesuai aturan internal yang berlaku.
Selain MUSDA, seminar nasional menjadi salah satu agenda utama yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00–12.00 WIB.
Berdasarkan susunan acara, seminar tersebut mencantumkan tiga pembicara dari unsur organisasi dan institusi penegak hukum.
Pertama, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Ketua Umum DPP ARUN, Ketua Baleg DPR RI, sekaligus anggota Komisi III DPR RI. Materi yang tercantum berkaitan dengan strategi penguatan peran organisasi dalam membangun advokasi hukum yang progresif dan berkeadilan bagi masyarakat.
Kedua, Irjen Pol. Drs. Jamari, S.H., M.H., yang dalam susunan acara dicantumkan sebagai Kapolda Sumatera Barat. Materi yang dijadwalkan membahas sinergi kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mendukung pembangunan daerah.
Ketiga, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., yang dalam susunan acara dicantumkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Materi yang direncanakan mengangkat tema Optimalisasi Fungsi Kejaksaan dalam Menjawab Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pembangunan Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan.
Kehadiran unsur organisasi, kepolisian, dan kejaksaan dalam forum tersebut diharapkan dapat memperluas diskusi mengenai tantangan penegakan hukum, hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan daerah.
Tema seminar nasional tersebut berkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara, yakni bagaimana hukum diterapkan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Penegakan hukum tidak hanya menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kepastian hukum, perlindungan HAM, profesionalisme aparat, serta akses masyarakat terhadap keadilan.
Dalam konteks tersebut, organisasi advokasi memiliki ruang untuk berkontribusi melalui pendidikan hukum, pendampingan masyarakat, dan penyampaian aspirasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seminar nasional ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara organisasi advokasi dan pemangku kepentingan mengenai penguatan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Setelah seminar nasional, rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan MUSDA I DPD ARUN Sumatera Barat mulai pukul 14.00 WIB hingga penutupan yang direncanakan pada pukul 16.00 WIB.
Melalui pelaksanaan MUSDA sesuai mekanisme AD/ART, DPD ARUN Sumatera Barat diharapkan dapat menjaga kesinambungan organisasi sekaligus merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang advokasi dan perlindungan hukum.
(C8N)
#senyuman08
