EPISODE 1
CREW 8 NEWS|SOLOK
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Solok menilai kualitas komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Solok saat ini masih buruk dan belum mencerminkan pola komunikasi pemerintahan yang substantif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua SEMMI Kabupaten Solok, Alfi Rahmad menyikapi aktivitas media sosial Bupati Solok bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokomp) Kabupaten Solok yang juga merupakan istrinya, yang belakangan kerap menampilkan interaksi personal dan saling menandai (tag) dalam berbagai unggahan kegiatan.
Menurut Alfi, secara pribadi tidak ada yang salah dengan keharmonisan rumah tangga seorang kepala daerah. Namun ketika kedua figur tersebut sama-sama memegang jabatan publik strategis, maka setiap pesan yang disampaikan di ruang publik akan dibaca sebagai bagian dari komunikasi pemerintahan.
“Kami tidak mempersoalkan hubungan suami istri mereka. Itu merupakan ranah pribadi yang patut dihormati. masyarakat juga tidak butuh informasi keadaan dan keharmonisan rumah tangga mereka, Tetapi ketika keduanya berada dalam posisi strategis pemerintahan, maka publik tentu akan bertanya, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui pola komunikasi seperti itu,” ujar Alfi, Sabtu (18/7/2026).
Alfi mengatakan, di tengah berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), berbagai kritik terhadap capaian pembangunan, di cap lalok oleh pejabat separtai nya dan isu meritokrasi birokrasi, hingga berkembangnya opini terkait dugaan jual beli jabatan dan polemik pengisian jabatan kepala sekolah, pemerintah semestinya lebih fokus membangun komunikasi publik yang sehat dan produktif.
“SEMMI Kabupaten Solok menilai kualitas komunikasi pimpinan daerah saat ini buruk. Pemerintah belum mampu membangun komunikasi publik yang substantif, edukatif, dan mampu menjawab berbagai persoalan serta kegelisahan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut juga tidak terlepas dari munculnya persepsi publik mengenai adanya kedekatan yang terlalu kuat antara kekuasaan dan jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan.
“Inilah risiko ketika pejabat memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan pusat kekuasaan. Publik akhirnya sulit memisahkan mana kepentingan institusi dan mana kepentingan personal, sehingga setiap aktivitas yang dipertontonkan di ruang publik akan menimbulkan berbagai tafsir, mengurus daerah dengan mengurus keluarga jadi bias, yang mereka urus sekarang apa? daerah atau keluarga?” katanya.
Menurut Alfi, masyarakat saat ini lebih membutuhkan informasi mengenai langkah-langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah dibandingkan konten yang bernuansa personal.
“Masyarakat membutuhkan penjelasan bagaimana pemerintah mengatasi persoalan daerah, memperbaiki tata kelola birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjawab berbagai isu yang berkembang. Bukan justru disuguhi simbol-simbol personal yang tidak memiliki nilai strategis bagi kepentingan publik,” ujarnya.
SEMMI juga menyoroti minimnya optimalisasi platform media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Solok yang dinilai belum maksimal sebagai sarana komunikasi publik.
Alfi menilai media sosial pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, capaian kinerja, serta menjadi ruang klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Media sosial pemerintah jangan hanya menjadi etalase kegiatan seremonial. Komunikasi pemerintahan harus mampu menghadirkan informasi yang informatif, edukatif, transparan, dan memberikan rasa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, itu platform FB media sosial sudah pasif dari 8 Juni, yang aktif itu saling tag bupati dan Kabag prokomp” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan SEMMI bukan ditujukan pada kehidupan pribadi kepala daerah, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap pola komunikasi pemerintahan yang dinilai belum peka terhadap situasi sosial dan persepsi publik.
“Masyarakat memang banyak yang memilih diam, tetapi diam belum tentu berarti setuju atau nyaman. Bisa jadi masyarakat sedang bertanya-tanya, mengapa di tengah berbagai persoalan daerah yang belum selesai, justru simbol-simbol personal yang lebih menonjol di ruang publik,dan banyak juga yang menafsirkan, apa Kabag prokomp ini ingin menyampaikan pesan satu satu nya Kabag Prokomp yang bersuami kan bupati , dan begitu juga sebaliknya, jadi jangan heran kalau kwalitas komunikasi pimpinan daerah nya buruk” ucapnya.
SEMMI Kabupaten Solok berharap Pemerintah Kabupaten Solok melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi pimpinan daerah agar lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pemulihan kepercayaan publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah narasi tentang solusi, kinerja, inovasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebab masyarakat memilih pemimpin untuk bekerja menyelesaikan persoalan daerah, bukan untuk mempertontonkan kedekatan personal di ruang publik,” pungkas Alfi.
(C8N)
#senyuman08
