EPISODE 2
CREW 8 NEWS | SOLOK
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Solok kembali menyoroti tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kali ini, organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan independensi komunikasi pimpinan daerah menyusul jabatan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokomp) yang diemban oleh istri Bupati Solok.
Ketua SEMMI Kabupaten Solok, Alfi Rahmad, menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif, melainkan harus dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, distribusi kekuasaan, serta potensi munculnya birokrasi patronase.
Menurutnya, Bagian Prokomp merupakan salah satu unit strategis karena memiliki fungsi mengelola komunikasi, agenda, dokumentasi, serta manajemen informasi seluruh unsur pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah.
“Pertanyaan publik hari ini sederhana, bagaimana independensi komunikasi Wakil Bupati dan Sekda dapat berjalan secara ideal apabila pengelolaan komunikasi pimpinan berada di bawah pejabat yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepala daerah,” ujar Alfi.
Ia mengatakan, dalam pemerintahan modern, komunikasi bukan sekadar urusan publikasi kegiatan, melainkan instrumen strategis yang ikut menentukan arah persepsi publik terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pihak yang mengendalikan arus informasi, agenda publik, dan narasi pemerintahan pada dasarnya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
“Komunikasi pemerintahan adalah instrumen kekuasaan. Ketika pusat komunikasi berada dalam lingkaran yang sangat dekat dengan kepala daerah, maka masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah distribusi informasi di internal pemerintahan masih berjalan secara seimbang,” katanya.
Alfi menilai kondisi tersebut berpotensi melahirkan pola birokrasi patronase, yakni birokrasi yang lebih menekankan loyalitas personal kepada figur tertentu dibandingkan loyalitas terhadap institusi pemerintahan.
“SEMMI melihat pola seperti ini berpotensi melahirkan birokrasi patronase. Birokrasi akhirnya tidak lagi dibangun atas dasar profesionalisme dan loyalitas terhadap institusi, tetapi berpotensi bergeser menjadi loyalitas kepada individu atau lingkar kekuasaan tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka ruang independensi birokrasi dapat semakin menyempit dan memunculkan persepsi bahwa pengambilan keputusan pemerintahan menjadi terlalu terpusat.
“Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat harus ada keseimbangan, check and balance, serta ruang komunikasi yang independen bagi setiap unsur pimpinan daerah. Jangan sampai muncul persepsi bahwa seluruh ekosistem pemerintahan terkonsentrasi hanya pada satu pusat kekuasaan,” ujarnya.
Alfi juga mengingatkan bahwa dalam prinsip good governance, pemerintah tidak hanya dituntut menghindari konflik kepentingan, tetapi juga menghindari munculnya persepsi konflik kepentingan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang dipertaruhkan hari ini adalah trust masyarakat. Ketika publik mulai mempertanyakan independensi birokrasi dan komunikasi pemerintahan, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dan menjawab keraguan tersebut melalui tata kelola yang lebih profesional,” katanya.
SEMMI juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kualitas komunikasi Pemerintah Kabupaten Solok yang dinilai masih belum mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah.
Di tengah tingginya SiLPA, berbagai kritik terhadap capaian pembangunan, isu meritokrasi birokrasi, hingga berkembangnya opini terkait dugaan jual beli jabatan dan polemik pengisian jabatan kepala sekolah, menurut Alfi, masyarakat justru belum melihat komunikasi pemerintahan yang substantif dan solutif.
“Masyarakat hari ini membutuhkan penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan daerah. Yang dibutuhkan publik adalah komunikasi kebijakan, komunikasi solusi, dan keterbukaan informasi, bukan komunikasi yang lebih banyak menampilkan simbol-simbol personal,” ujarnya.
Lebih lanjut, SEMMI menilai bahwa pemerintahan daerah harus dikelola secara institusional dan berbasis sistem, bukan berdasarkan kedekatan personal maupun hubungan kekeluargaan.
“Pemerintahan tidak boleh terlihat sebagai lingkaran kekuasaan yang terlalu personalistik. Pemerintahan harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan loyalitas kepada institusi. Karena masyarakat memilih pemimpin untuk memperkuat institusi pemerintahan, bukan untuk membangun loyalitas personal di dalam birokrasi,” pungkas Alfi.
SEMMI Kabupaten Solok mendorong Pemerintah Kabupaten Solok melakukan evaluasi terhadap tata kelola komunikasi pimpinan daerah agar ke depan birokrasi tetap berjalan secara profesional, independen, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
(C8N)
#senyuman08
