Satgas Migas Sudah Dibentuk, Antrean Biosolar Masih Mengular, Mevrizal Soroti Dampak terhadap Hak Masyarakat dan Ekosistem Ekonomi

CREW 8 NEWS | PADANG

Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Biosolar masih menjadi pemandangan di berbagai SPBU di Sumatera Barat. Di sejumlah titik, antrean kendaraan bahkan memanjang hingga memasuki badan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas dan memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi meski Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat telah dibentuk.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean masih terlihat di sejumlah SPBU di berbagai daerah, termasuk pada ruas-ruas jalan nasional dan provinsi yang menjadi jalur utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat arus kendaraan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan SPBU.

Sorotan terhadap kondisi tersebut disampaikan Mevrizal, SH., MH., salah seorang Presidium KAHMI terpilih Sumatera Barat Periode 2026–2031.

Menurut Mevrizal, persoalan antrean BBM subsidi yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan distribusi energi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pelayanan publik yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Yang kita lihat hari ini bukan hanya antrean kendaraan. Ketika antrean sudah memakan badan jalan, maka hak masyarakat lain juga ikut terdampak. Pengguna jalan kehilangan kelancaran mobilitas, sementara pelaku usaha di sekitar SPBU kehilangan peluang ekonomi karena akses menuju tempat usaha menjadi terganggu,” ujar Mevrizal.

Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan ekosistem ekonomi di kawasan sekitar SPBU di Sumatera Barat. Jika sebelumnya lokasi usaha di sekitar SPBU dikenal sebagai kawasan yang memiliki daya dorong ekonomi tinggi karena ramainya kendaraan yang singgah, kini kondisinya mulai berubah akibat antrean kendaraan yang hampir rutin terjadi.

“Dulu membuka usaha di sekitar SPBU merupakan lokasi yang strategis. Pengendara berhenti untuk makan, berbelanja, atau membeli kebutuhan lainnya. Sekarang banyak masyarakat memilih terus melaju karena jalan sudah dipenuhi antrean kendaraan yang mengular. Akibatnya, warung makan, toko, bengkel, dan pelaku UMKM di kiri dan kanan jalan kehilangan potensi konsumen,” katanya.

Menurutnya, dampak tersebut sering kali luput dari perhatian karena fokus hanya tertuju pada ketersediaan BBM. Padahal, keberadaan antrean yang memanjang hingga ke badan jalan juga menciptakan biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Mevrizal menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh unsur Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat yang dibentuk melalui Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta instansi terkait untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.

“Negara dituntut benar-benar hadir menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Apalagi Satgas Migas sudah dibentuk. Masyarakat tentu berharap keberadaan Satgas tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi mampu menghadirkan pengawasan yang konsisten dan solusi nyata sehingga antrean panjang tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang,” tegasnya.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan pengelolaan BBM subsidi bukan hanya tersedianya stok di SPBU, tetapi juga kemampuan menjaga kelancaran lalu lintas, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjamin hak seluruh pengguna jalan.

“Persoalan ini menyangkut hak masyarakat yang lebih luas. Ketika antrean mengganggu lalu lintas dan berdampak pada pelaku usaha, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Masyarakat membutuhkan solusi yang berkelanjutan, bukan penanganan yang hanya bersifat sementara,” ujarnya.

Mevrizal mendorong pemerintah bersama seluruh unsur Satgas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengawasan distribusi BBM subsidi agar persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, masyarakat menunggu langkah konkret yang mampu mengakhiri antrean panjang, menjaga kelancaran mobilitas, sekaligus memulihkan ekosistem ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di sekitar kawasan SPBU.

(C8N)

#senyuman08

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini