CREW 8 NEWS | JAKARTA
Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, mengapresiasi berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia mendorong agar capaian pembangunan terus ditingkatkan dengan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Hasbi menilai program di bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, investasi, perumahan, dan infrastruktur merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Namun, menurutnya, keberhasilan program perlu diukur melalui realisasi target, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Capaian yang sudah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kekurangan dalam pelaksanaan program harus diperbaiki melalui evaluasi yang terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada solusi,” demikian pokok pandangan Hasbi.
Dalam publikasi pada 20 Oktober 2026, Sekretariat Presiden menyampaikan sejumlah capaian pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dengan cadangan beras yang dilaporkan mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Hasbi menilai penguatan cadangan pangan harus diikuti peningkatan produktivitas petani, kepastian harga jual hasil panen, perbaikan distribusi, serta pengendalian biaya produksi. Pemerintah juga perlu menjaga keterjangkauan harga pangan agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan dari sisi ketersediaan stok, tetapi juga daya beli masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran digital, serta berbagai program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Menurut Hasbi, keberhasilan pendidikan harus tercermin dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan penurunan angka putus sekolah. Ia juga menekankan pentingnya kepastian status kepegawaian guru serta dukungan listrik, internet, dan kompetensi tenaga pendidik dalam penerapan teknologi pendidikan.
Pada sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dan Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasbi menegaskan, evaluasi program tersebut tidak cukup hanya berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Pengawasan harus mencakup ketepatan sasaran, kualitas gizi, keamanan pangan, transparansi biaya, serta tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, di bidang investasi dan industri, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam, pengembangan energi, serta peningkatan investasi untuk memperluas lapangan kerja.
Data Sekretariat Kabinet yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026 menyebutkan realisasi investasi kumulatif mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Angka tersebut mencakup triwulan IV 2024, sepanjang 2025, hingga triwulan III 2026.
Hasbi mengapresiasi upaya memperkuat investasi, tetapi mengingatkan bahwa kualitas investasi juga harus menjadi perhatian. Investasi diharapkan menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Di bidang infrastruktur dan perumahan, berbagai program pembangunan jalan, irigasi, jembatan, penyediaan air bersih, perbaikan rumah, dan pengembangan kawasan nelayan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Hasbi meminta pemerintah memastikan setiap proyek memiliki perencanaan matang, sesuai tata ruang, memperhatikan aspek lingkungan, serta dilengkapi pengawasan mutu dan anggaran pemeliharaan.
Evaluasi dan transparansi menjadi perhatian
Forum Asta Cita Indonesia menilai evaluasi dua tahun pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan indikator yang dapat diuji. Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, kualitas pekerjaan, dan pemerataan akses pelayanan publik perlu menjadi bagian dari pengukuran keberhasilan pembangunan.
Menurut Hasbi, data statistik nasional dapat digunakan untuk membaca perkembangan ekonomi dan sosial, tetapi penilaian dampak program tetap harus mempertimbangkan kondisi awal, distribusi pendapatan, perubahan harga, serta faktor domestik dan global.
Ia mendorong kementerian dan lembaga memublikasikan laporan berkala mengenai target, realisasi fisik, penggunaan anggaran, penerima manfaat, dan hasil program. Pengawasan pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, serta pembangunan infrastruktur juga perlu diperkuat melalui audit dan pengendalian internal.
Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Hasbi menegaskan, dukungan terhadap pemerintah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab publik untuk memastikan pembangunan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap program yang terbukti efektif dapat dilanjutkan, sedangkan kebijakan yang belum mencapai target perlu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi.
“Dua tahun pemerintahan merupakan momentum untuk melihat apa yang telah dicapai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan langkah yang harus diprioritaskan berikutnya. Pembangunan harus menghasilkan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” demikian pesan Hasbi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat di seluruh Indonesia.
(C8N)
#senyuman08
