EPISODE 4
CREW 8 NEWS | SOLOK
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Solok kembali menilai dan mengamati berbagai dinamika politik dan tata kelola pemerintahan yang berkembang selama hampir dua tahun terakhir mulai membentuk persepsi publik terhadap masa depan politik Bupati Solok, Jon Firman Pandu (JFP).
Ketua SEMMI Kabupaten Solok, Alfi Rahmad, mengatakan belakangan berkembang berbagai cerita dari kalangan yang disebut-sebut dekat dengan lingkar kekuasaan, bahwa sempat terlontar pernyataan dari JFP yang menyebut dirinya kelak akan kembali “berladang bawang“.
Menurut Alfi, terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, narasi itu telah menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
“Kami tidak tahu persis dalam konteks apa pernyataan itu disampaikan. Apakah itu sekadar candaan, bentuk kerendahan hati, atau justru refleksi dari kelelahan politik. Tetapi yang jelas, ketika narasi seperti ini mulai berkembang, masyarakat tentu akan membangun persepsinya sendiri,” ujar Alfi.
Ia menilai, berbagai persepsi tersebut tidak muncul dari ruang kosong, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai dinamika yang selama ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Mulai dari tingginya SiLPA, isu meritokrasi birokrasi, banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt), isu jual beli jabatan, polemik pengisian kepala sekolah, hingga berkembangnya persepsi mengenai dominasi figur tertentu di sekitar pusat kekuasaan.
“Hari ini sudah berkembang luas di tengah masyarakat berbagai persepsi mengenai pola kepemimpinan di Kabupaten Solok. Bahkan muncul seloroh-seloroh di warung kopi yang menggambarkan adanya dominasi figur tertentu dalam komunikasi dan tata kelola pemerintahan.”
Menurut Alfi, salah satu stigma yang mulai melekat di tengah masyarakat adalah persepsi bahwa dominasi istri Bupati yang menjabat sebagai Kabag Prokomp perlahan menggerus otoritas politik kepala daerah itu sendiri.
“Sekali lagi, ini adalah persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam politik, persepsi kadang lebih kuat daripada klarifikasi formal.”
SEMMI menilai, ketika masyarakat mulai sulit membedakan antara pengaruh formal dan pengaruh informal dalam pemerintahan, maka legitimasi politik seorang pemimpin perlahan dapat mengalami erosi.
“Yang berbahaya bukan kritik mahasiswa atau oposisi politik, tetapi ketika persepsi masyarakat sudah terbentuk. Karena dalam politik, persepsi publik adalah realitas politik.”
Alfi mengatakan, apabila narasi mengenai “kembali berladang bawang” benar pernah disampaikan, maka tidak sedikit kalangan yang menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk kelelahan politik akibat berbagai dinamika yang terus berkembang.
“Banyak kalangan menilai ucapan itu sebagai bentuk keputusasaan atau refleksi dari beratnya beban politik yang dihadapi. Apakah benar demikian atau tidak, tentu hanya beliau yang mengetahui.”
Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya lebih dikenang karena prestasi pembangunan, penguatan institusi, dan keberhasilannya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Jangan sampai, kata dia, warisan politik yang tertinggal justru berupa stigma mengenai patronase, dominasi kekuasaan, dan berbagai polemik birokrasi.
“Sangat disayangkan apabila pada akhirnya masyarakat lebih mengingat berbagai dinamika kekuasaan dibandingkan capaian pembangunan yang seharusnya menjadi legacy seorang kepala daerah.”
SEMMI juga mengingatkan bahwa sejarah politik daerah tidak hanya mencatat keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin menjaga marwah institusi dan mengelola persepsi publik.
“Dalam politik, seorang pemimpin bisa kalah bukan karena tidak bekerja, tetapi karena gagal mengelola persepsi publik. Dan hari ini, persepsi-persepsi itu mulai berkembang luas di tengah masyarakat.”
Alfi menegaskan masih ada waktu bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk melakukan perbaikan.
Menurutnya, fokus pemerintahan seharusnya diarahkan kembali pada penyelesaian persoalan daerah dan penguatan institusi birokrasi.
“Masyarakat Kabupaten Solok tentu berharap kepemimpinan ini nantinya dikenang karena keberhasilannya membangun daerah, bukan karena berbagai polemik yang terus menjadi bahan pembicaraan di ruang-ruang sosial.”
Ia pun mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Solok menjadikan berbagai kritik dan persepsi yang berkembang sebagai bahan evaluasi.
“Jangan sampai kalimat ‘kembali berladang bawang’ nantinya benar-benar dibaca publik sebagai simbol keletihan politik akibat dinamika dan fenomena yang terlanjur tercipta dalam kepemimpinan saat ini. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan politik seorang kepala daerah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan itu sendiri,” pungkas Alfi.
(C8N)
#senyuman08
