Sariak Alahan tigo, Crew 8 News ,– Kondisi jembatan gantung yang berada di kawasan kewalian Sariak Alahan Tigo jorong Taratak baru , Kabupaten Solok, kembali menjadi sorotan. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital masyarakat, termasuk bagi pelajar tingkat SMP dan SMA, dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna.
Berdasarkan informasi masyarakat setempat, pembangunan jembatan tersebut pernah dianggarkan melalui program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Solok Efdizal pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 dengan nilai sekitar Rp185 juta. Namun hingga saat ini pembangunan disebut baru sebatas pondasi, bahkan kondisi pondasi yang telah dibuat dinilai tidak optimal karena memiliki perbedaan elevasi yang cukup mencolok. Sementara itu, badan jembatan lama yang masih digunakan masyarakat terlihat semakin lapuk dan mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum PC SEMMI Kabupaten Solok, Alfi Rahman, meminta Pemerintah Kabupaten Solok untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi risiko saat melintasi jembatan tersebut.
Menurut Alfi, persoalan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur fisik, melainkan berkaitan langsung dengan akses pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik di wilayah pedesaan.
“Jembatan ini bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi juga jalur utama masyarakat menuju sekolah, kebun, pasar, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Ketika kondisinya sudah membahayakan, maka pemerintah wajib hadir memberikan solusi yang cepat dan terukur,” ujar Alfi.
Ia menilai pembangunan yang terhenti tanpa kejelasan lanjutan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas perencanaan dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Alfi mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk jalan, jembatan, irigasi, serta konektivitas wilayah pedesaan.
Karena itu, menurutnya Pemerintah Kabupaten Solok harus proaktif memperjuangkan kebutuhan daerah ke tingkat yang lebih tinggi, baik melalui pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
“Pemerintah Kabupaten Solok jangan hanya menunggu. Jika kemampuan fiskal daerah terbatas, maka usulan pembangunan harus diperjuangkan ke pemerintah pusat. Banyak skema bantuan dan program nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar masyarakat,” katanya.
Alfi juga menyoroti bahwa Bupati Solok berasal dari partai politik yang sama dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, kesamaan jalur politik tersebut semestinya menjadi modal untuk memperkuat komunikasi pembangunan, bukan justru membuat persoalan dasar masyarakat terabaikan.
“Kami berharap hubungan politik dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok. Jangan sampai pemerintah pusat berbicara tentang percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur, sementara di daerah masih ada akses vital masyarakat yang kondisinya memprihatinkan dan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
SEMMI Kabupaten Solok juga mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap jembatan-jembatan gantung dan akses penghubung masyarakat yang berada dalam kondisi rusak atau berisiko tinggi.
Menurut Alfi, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata mengejar proyek yang memiliki nilai anggaran besar.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya gedung megah atau proyek besar, tetapi sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Ketika anak sekolah harus mempertaruhkan keselamatan untuk menyeberang jembatan setiap hari, maka itu adalah sinyal bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Alfi berharap Pemerintah Kabupaten Solok, DPRD Kabupaten Solok, pemerintah nagari, dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari solusi percepatan pembangunan jembatan tersebut sehingga masyarakat tidak terus-menerus menunggu kepastian.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan saling menyalahkan, tetapi kepastian. Jika memang proyek lanjutan diperlukan, maka segera direncanakan. Jika membutuhkan bantuan pusat, segera diusulkan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” tutup Alfi Rahman.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah papan lantai jembatan terlihat mengalami kerusakan dan pelapukan. Beberapa bagian bahkan tampak berlubang, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra bagi pengendara maupun pejalan kaki yang melintas setiap hari. Kondisi ini semakin menguatkan harapan masyarakat agar pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan.
(C8N)
#senyuman08
