CREW 8 NEWS|JAKARTA
Pemerintah mulai mematangkan skema pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menghitung kebutuhan pembiayaan sebagai bahan penyusunan kebijakan, dengan estimasi mencapai sekitar Rp93,7 triliun untuk sekitar 2,83 juta mahasiswa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan penghitungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.
Namun, angka Rp93,7 triliun tersebut masih merupakan perhitungan kebutuhan pembiayaan, bukan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN untuk program kuliah gratis. Pemerintah masih mengkaji skema, tahapan, sasaran mahasiswa, serta kemampuan fiskal negara.
Pembahasan kembali dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah opsi penerapan pendidikan tinggi gratis. Perhitungan tidak hanya mempertimbangkan penerimaan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri serta sumber pendapatan lain yang selama ini diperoleh PTN.
Brian menjelaskan, struktur pembiayaan PTN cukup kompleks. Pada sejumlah perguruan tinggi, pendapatan dari program pascasarjana bahkan dapat digunakan untuk membantu pembiayaan program sarjana.
“Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Negara.
Karena itu, pemerintah tidak hanya menghitung berapa biaya UKT yang harus digantikan. Penghitungan juga diarahkan untuk melihat keseluruhan kebutuhan operasional dan pembiayaan pendidikan tinggi apabila kontribusi mahasiswa dikurangi atau dihapus.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan secara serta-merta kepada seluruh mahasiswa PTN.
Brian mengatakan pelaksanaan pendidikan tinggi gratis akan mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah masih membandingkan sejumlah opsi agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penerapan secara bertahap. Pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan desain yang paling sesuai dengan kapasitas anggaran negara.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujar Brian.
Dengan demikian, belum ada keputusan final bahwa seluruh mahasiswa PTN akan langsung bebas biaya kuliah dalam satu waktu tertentu.
Untuk memperdalam kajian, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kemdiktisaintek.
Tim akan melakukan pemetaan lebih rinci terhadap kebutuhan pembiayaan, skema pelaksanaan dan tahapan penerapan pendidikan tinggi gratis. Pemerintah berharap hasil kajian yang lebih matang dapat disampaikan kepada Presiden dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Prabowo pada 18 September 2026. Saat itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai sekolah dasar hingga universitas negeri, dapat digratiskan.
Di tengah pembahasan skema kuliah gratis, pemerintah juga masih menjalankan program bantuan pendidikan tinggi yang sudah ada, termasuk KIP Kuliah.
Kemdiktisaintek sebelumnya menyampaikan adanya tambahan anggaran sebesar Rp1,267 triliun untuk memperkuat pelaksanaan KIP Kuliah dalam anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, pagu Kemdiktisaintek untuk 2027 menjadi sekitar Rp66,440 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pendidikan tinggi gratis saat ini berjalan bersamaan dengan program bantuan pendidikan yang sudah tersedia.
Bagi pemerintah, tantangan utama bukan hanya memastikan mahasiswa tidak lagi membayar biaya kuliah, tetapi juga memastikan perguruan tinggi tetap memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan operasional kampus.
Karena itu, Rp93,7 triliun lebih tepat disebut sebagai estimasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan skenario yang sedang dihitung, bukan sebagai besaran APBN yang sudah diputuskan.
Hasil kajian tim lintas kementerian nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan bentuk akhir kebijakan, termasuk cakupan penerima, tahapan penerapan dan mekanisme pembiayaannya.
Dengan demikian, pemerintah saat ini berada pada tahap mematangkan desain kebijakan, sementara keputusan mengenai kapan dan bagaimana kuliah gratis PTN diterapkan secara penuh masih menunggu hasil kajian dan keputusan lanjutan pemerintah.
(C8N)
#senyuman08
