Crew 8 News
JAKARTA, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Selasa (5/5).
Penyerahan laporan itu mencakup dua dokumen utama, yakni LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Tahun 2023–2025 serta Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2024 atas Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Daniel menegaskan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan menjadi bagian dari kontribusi strategis BPK dalam mendukung agenda nasional, khususnya target swasembada pangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola kebijakan, integrasi perencanaan lintas sektor, hingga akurasi pemantauan dan evaluasi program pemerintah.
“Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dalam memperkuat efektivitas kebijakan ketahanan pangan nasional,” ujar Daniel.
BPK menilai Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan sejumlah upaya dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan nasional. Namun demikian, hasil pemeriksaan juga menjadi instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa setiap program strategis berjalan tepat sasaran, terukur, dan mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
Isu ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan nasional di tengah meningkatnya tekanan global terhadap rantai pasok pangan, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas. Dalam konteks tersebut, peran Bappenas dinilai strategis karena menjadi institusi yang merancang arah kebijakan pembangunan nasional.
Selain menyerahkan LHP kinerja, BPK juga memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Langkah ini penting untuk memastikan setiap temuan pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK guna memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pangan.
Melalui pemeriksaan tematik ini, BPK menegaskan posisinya tidak hanya sebagai lembaga audit keuangan negara, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan strategis dalam memastikan agenda pembangunan nasional berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
