Arosuka, Crew 8 News,- Pemerintah Kabupaten Solok kembali menerima penghargaan dari tingkat nasional melalui Anugerah SMSI 2026. Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah daerah dinilai memiliki capaian tertentu yang layak diapresiasi oleh lembaga pemberi penghargaan.
Namun demikian, Pemerhati Kebijakan Publik, dr. Adli, mengingatkan bahwa di tengah perkembangan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sudah semakin kritis dalam memandang berbagai penghargaan yang diterima oleh institusi pemerintah.
Menurutnya, publik saat ini bukan lagi berada pada fase euforia penghargaan. Masyarakat sudah cukup memahami bagaimana mekanisme penilaian, ruang lingkup indikator, hingga proses yang melatarbelakangi lahirnya sebuah penghargaan.
“Publik hari ini sudah tidak asing lagi dengan berbagai penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Masyarakat sudah memahami bahwa setiap penghargaan memiliki indikator dan ruang lingkup penilaian masing-masing. Bahkan cara penilaian dan proses memperoleh penghargaan itu sendiri sudah menjadi pengetahuan yang cukup terbuka bagi masyarakat,” ujar dr. Adli.
Ia menilai, penghargaan tetap memiliki nilai positif sebagai bentuk apresiasi atas capaian tertentu. Namun penghargaan tidak boleh dipahami sebagai ukuran tunggal keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Menurutnya, kondisi tersebut hampir serupa dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi tidak otomatis menggambarkan seluruh kualitas pelayanan publik maupun efektivitas tata kelola birokrasi.
“Penghargaan pada dasarnya adalah pengakuan atas aspek tertentu yang dinilai. Tetapi masyarakat sekarang tidak lagi berhenti pada simbol dan seremoni. Yang ditanyakan publik adalah apa dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari,” katanya.
dr. Adli menjelaskan bahwa tantangan pemerintahan saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Jika dahulu penghargaan mampu menjadi instrumen utama membangun kepercayaan publik, kini masyarakat lebih banyak menilai pemerintah dari pengalaman langsung yang mereka rasakan.
Mulai dari kecepatan pelayanan administrasi, kepastian birokrasi, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
“Masyarakat hari ini lebih kritis. Mereka ingin melihat apakah pelayanan semakin cepat, apakah jabatan-jabatan strategis terisi secara definitif, apakah birokrasi bekerja efektif, dan apakah keputusan-keputusan pemerintah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penghargaan seharusnya menjadi energi untuk melakukan perbaikan, bukan dijadikan alasan untuk menutup ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih berkembang.
Dalam konteks Kabupaten Solok, menurut dr. Adli, perhatian publik terhadap tata kelola birokrasi, pengisian jabatan definitif, efektivitas organisasi perangkat daerah, serta kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi modern.
“Penghargaan tetap perlu diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga harus mendengar apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Karena legitimasi terbesar sebuah pemerintahan bukanlah jumlah piagam yang terpajang di dinding kantor, melainkan tingkat kepercayaan publik yang lahir dari pelayanan yang mereka rasakan secara langsung,” tegasnya.
Ia menilai era kompetisi penghargaan perlahan mulai bergeser menjadi era kompetisi kinerja. Masyarakat kini lebih tertarik melihat hasil konkret dibandingkan pencapaian simbolik.
“Kalau dulu ukuran keberhasilan sering ditampilkan melalui banyaknya penghargaan yang diperoleh, sekarang ukuran keberhasilan bergeser pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan riil masyarakat. Inilah tuntutan publik yang sesungguhnya,” tutup dr. Adli.
Pengamat menilai bahwa penghargaan dan kritik publik tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan sebagai instrumen evaluasi pembangunan. Penghargaan menjadi pengakuan atas capaian yang telah diraih, sementara kritik dan masukan masyarakat menjadi kompas untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada kebutuhan dan kepentingan publik.
(C8N)
#senyuman08
