Oleh: Nopalion, S.Sos
Ketua Umum PW SEMMI Sumatera Barat
Delapan puluh tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah institusi negara. Dalam rentang waktu tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, mengawal kemerdekaan, menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, hingga hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari konflik sosial, bencana alam, hingga pelayanan sehari-hari.
Namun, di tengah perjalanan panjang itu, ada satu kenyataan yang sulit dipungkiri. Beribu-ribu pengabdian sering kali berlalu tanpa apresiasi, sementara satu kekurangan dapat menghapus begitu banyak kebaikan di mata publik.
Inilah paradoks yang dihadapi Polri hari ini.
Setiap hari, ribuan anggota kepolisian meninggalkan keluarganya untuk menjalankan tugas. Ada yang berjaga di jalan raya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Ada yang memburu pelaku kejahatan hingga larut malam. Ada yang menjadi penolong pertama saat bencana datang. Ada pula yang bertugas di wilayah terpencil dengan segala keterbatasan demi memastikan negara tetap hadir.
Sebagian besar dari pengabdian itu tidak pernah menjadi berita utama. Tidak menjadi perbincangan di media sosial. Tidak pula menjadi viral. Sebab memang, kebaikan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Sebaliknya, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum, sorotan publik begitu besar. Dalam hitungan menit, informasi menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kritik berdatangan, hujatan mengalir, dan tidak jarang kesalahan individu kemudian dilekatkan kepada seluruh institusi.
Tentu, kritik terhadap Polri adalah sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan. Institusi sebesar apa pun tidak boleh kebal terhadap kritik. Kritik merupakan energi untuk melakukan pembenahan dan memperkuat akuntabilitas. Kesalahan harus diusut, pelanggaran harus ditindak, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Namun, keadilan tidak hanya berlaku dalam proses hukum. Keadilan juga penting dalam cara kita memberikan penilaian.
Adil berarti mampu membedakan antara oknum dan institusi. Adil berarti berani mengkritik ketika salah, tetapi juga tidak pelit memberikan apresiasi ketika benar. Sebab apabila masyarakat hanya mengenang kesalahan dan melupakan pengabdian, maka yang lahir bukan budaya kritik, melainkan budaya menghakimi.
Era digital telah mengubah cara masyarakat membentuk opini. Kecepatan informasi sering kali mengalahkan kedalaman pemahaman. Kita lebih mudah membagikan kabar buruk daripada mengangkat kisah-kisah pengabdian yang menginspirasi. Akibatnya, persepsi publik sering dibangun oleh peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif, sementara ribuan kerja baik berjalan dalam sunyi.
Padahal, membangun kepercayaan publik bukan hanya tugas Polri. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penilaian yang objektif. Kritik harus tetap hidup, tetapi apresiasi juga tidak boleh mati.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bahwa Polri harus terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dapat diminta, melainkan harus diperoleh melalui kerja nyata, transparansi, dan keteladanan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi setiap upaya perbaikan. Sebab tidak ada institusi yang akan berkembang apabila hanya dihujat tanpa pernah diapresiasi ketika berhasil melakukan perubahan.
Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutup mata terhadap kesalahan aparatnya. Namun bangsa yang besar juga bukan bangsa yang lupa menghargai pengabdian mereka yang bekerja dengan tulus untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Di usia ke-80 ini, semoga Polri semakin profesional, semakin presisi dalam pelayanan, semakin dipercaya karena integritasnya, dan semakin dicintai karena kedekatannya dengan masyarakat.
Karena sejatinya, beribu kebaikan memang tak selalu menjadi kabar, tetapi jangan sampai satu kekurangan menjadi vonis yang menghapus seluruh pengabdian.
(C8N)
#senyuman08
