Crew 8 News
JAKARTA,- Persoalan mitigasi bencana di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama BMKG dan Basarnas yang digelar pekan ini, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana nasional, khususnya di wilayah Sumatera Barat yang dinilai memiliki tingkat kerawanan geologi tinggi namun belum ditangani secara maksimal.
Menurut Zigo, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat, mulai dari belum tuntasnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BMKG hingga kondisi alat pendeteksi dini bencana yang dilaporkan mengalami kerusakan di berbagai daerah.
“Hari ini kami menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas guna mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, kami menyampaikan sejumlah catatan penting yang tidak bisa diabaikan,” ujar Zigo dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan di Komisi V DPR RI, masih terdapat sembilan temuan BPK Tahun 2024 yang hingga kini belum diselesaikan oleh BMKG. Temuan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan dan kesiapsiagaan kebencanaan nasional.
Komisi V DPR RI, kata dia, meminta penjelasan konkret dari BMKG mengenai berbagai kendala yang menyebabkan penyelesaian temuan tersebut berjalan lambat.
“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” tegasnya.
Selain persoalan administratif dan tata kelola, perhatian utama dalam rapat tersebut juga tertuju pada kondisi sistem early warning atau peringatan dini gempa dan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi V DPR RI dari perwakilan BMKG di lapangan, banyak perangkat pendeteksi dini dilaporkan mengalami kerusakan dan belum berfungsi optimal. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu kecepatan respons dalam menghadapi ancaman bencana, terutama di wilayah rawan gempa dan tsunami.
“Banyak alat early warning system untuk deteksi gempa dan tsunami yang rusak di berbagai daerah. Ini menjadi persoalan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat,” kata Zigo.
Ia menilai, kerusakan alat deteksi dini tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Dalam konteks Indonesia sebagai negara rawan bencana, keberadaan sistem peringatan dini merupakan bagian vital dari strategi mitigasi nasional yang menentukan cepat atau lambatnya proses evakuasi masyarakat saat terjadi bencana.
Khusus untuk Sumatera Barat, Zigo menegaskan bahwa ancaman geologi yang dihadapi daerah tersebut sangat kompleks. Selain berada di kawasan cincin api Pasifik, Sumbar juga dilintasi sejumlah patahan aktif yang berpotensi memicu gempa besar.
Ia menyebut wilayah Sumatera Barat dilintasi Patahan Sumani, Sianok, Suliti hingga Siulak. Namun hingga kini, menurutnya, investigasi dan penguatan mitigasi terhadap kawasan patahan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi patahan lempengan Sumani, Sianok, Suliti hingga Siulak yang sampai hari ini belum pernah dilakukan investigasi mitigasi secara serius,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya kekhawatiran bahwa upaya mitigasi bencana di daerah rawan gempa masih cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis pemetaan risiko secara menyeluruh.
Padahal, sejumlah wilayah di Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami aktivitas seismik yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gempa besar. Kondisi geografis Sumbar yang berada di dekat zona subduksi Mentawai juga memperbesar risiko terjadinya gempa megathrust dan tsunami.
Dalam rapat itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti keterbatasan infrastruktur komunikasi darurat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Aspirasi masyarakat Kepulauan Mentawai turut disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait kebutuhan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Menurut Zigo, masyarakat di sejumlah daerah masih mengalami kesulitan sinyal komunikasi, terutama saat terjadi cuaca ekstrem atau bencana alam. Situasi tersebut dinilai dapat memperlambat proses koordinasi evakuasi maupun distribusi bantuan.
“Kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Mentawai dan daerah-daerah yang mengalami kesulitan sinyal untuk pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya,” katanya.
Kondisi geografis Mentawai yang terpisah oleh laut dan berada di kawasan rawan gempa serta tsunami menjadikan kebutuhan komunikasi darurat sebagai hal mendesak. Dalam beberapa kejadian bencana sebelumnya, keterlambatan akses informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan korban.
RDP Komisi V DPR RI tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara di sektor kebencanaan dan keselamatan publik. DPR menilai penguatan sistem mitigasi tidak cukup hanya melalui pengadaan anggaran, tetapi harus diikuti pengawasan, perawatan alat, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi koordinasi pusat dan daerah.
Sorotan terhadap Sumatera Barat juga memperlihatkan bahwa daerah rawan bencana membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat infrastruktur deteksi dini dan pemetaan risiko patahan aktif.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dan ancaman gempa bumi di Indonesia, penguatan sistem mitigasi menjadi agenda strategis yang tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut memastikan kesiapsiagaan berjalan efektif, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
(C8N)
#senyuman08
