Crew 8 News
JAKARTA,- Sidang Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 2025–2026 pada Rabu (20/5/2026) berubah menjadi momentum politik dan ekonomi yang penuh tekanan emosional, patriotisme, sekaligus ketegasan arah baru kebijakan negara. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI.
Kehadiran langsung kepala negara dalam agenda KEM-PPKF menjadi sorotan utama karena disebut sebagai pertama kali dalam sejarah modern pembahasan RAPBN, di mana presiden secara langsung mengambil alih penyampaian dokumen strategis fiskal yang selama ini lazim dibacakan Menteri Keuangan.
Pidato Presiden Prabowo beberapa kali disambut tepuk tangan panjang anggota dewan. Suasana sidang berlangsung dinamis dengan nuansa nasionalisme yang kuat, terutama saat presiden menyinggung praktik manipulasi ekspor, kebocoran kekayaan negara, serta pentingnya mengembalikan arah ekonomi nasional kepada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dunia sedang memasuki fase ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang serius akibat perang di Eropa, konflik Timur Tengah, perang dagang, hingga perebutan sumber daya strategis global. Menurutnya, kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tidak terus bergantung pada kekuatan pasar luar negeri.
“Bangsa yang besar harus berani menentukan nasib ekonominya sendiri,” tegas Prabowo di ruang paripurna.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons meriah dari mayoritas anggota DPR yang hadir.
Presiden menyampaikan bahwa RAPBN 2027 akan diarahkan sebagai instrumen pertahanan ekonomi nasional sekaligus alat pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Optimalisasi penerimaan negara, kata Prabowo, akan dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dan dunia usaha. Pemerintah juga menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola penerimaan negara melalui pengawasan ketat terhadap praktik-praktik kebocoran fiskal.
Sementara itu, belanja negara dirancang berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB dengan fokus pada program prioritas nasional, terutama ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, industrialisasi, dan penguatan ekonomi desa.
Dalam aspek disiplin fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada rentang 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai pengendalian defisit penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Prabowo juga memaparkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut disebut akan dicapai melalui penguatan sektor produksi nasional, hilirisasi industri, serta perluasan lapangan kerja formal.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sedangkan inflasi ditargetkan tetap terkendali pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Namun bagian pidato yang paling menyita perhatian sidang adalah ketika Presiden Prabowo secara terbuka menyinggung praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden menyebut praktik tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp15.400 triliun selama 34 tahun terakhir.
Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras sekaligus tepuk tangan panjang dari peserta sidang. Beberapa anggota DPR tampak berdiri memberikan aplaus ketika presiden menegaskan negara tidak boleh lagi kalah oleh permainan ekonomi gelap dan kebocoran kekayaan nasional.
“Kita terlalu lama membiarkan kekayaan bangsa mengalir keluar tanpa kendali,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis seperti nikel, emas, batu bara, dan mineral lainnya. Indonesia, menurutnya, harus memiliki keberanian menentukan harga dan nilai strategis sumber dayanya sendiri.
“Indonesia tidak boleh terus menjadi bangsa yang hanya menjual bahan mentah dengan harga yang ditentukan pihak luar,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan kedaulatan ekonomi negara. Ia memastikan tidak akan ada kompromi terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan keuangan negara.
Pidato tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menyiapkan reposisi besar arah politik ekonomi nasional menuju penguatan kontrol negara terhadap sumber daya strategis.
Selain sektor industri dan komoditas, Prabowo turut menekankan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut diposisikan sebagai motor penggerak distribusi ekonomi desa dan rantai pasok nasional.
Pemerintah menilai koperasi harus menjadi instrumen utama dalam membangun daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Dalam target sosial ekonomi, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen dan rasio gini semakin menurun melalui penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang tersebut menyebut kehadiran langsung Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan RAPBN sebagai instrumen keberpihakan kepada rakyat di tengah tekanan global.
Pengamat politik dan ekonomi menilai pidato Presiden Prabowo kali ini bukan sekadar penyampaian kerangka fiskal tahunan, tetapi juga bentuk deklarasi arah baru ekonomi nasional yang lebih protektif terhadap kepentingan negara.
Nuansa pidato yang keras terhadap kebocoran sumber daya, dorongan kedaulatan komoditas, serta penguatan peran negara dalam ekonomi dinilai semakin menegaskan orientasi pemerintahan Prabowo menuju ekonomi nasionalistik berbasis amanat konstitusi.
Sidang paripurna ditutup dalam suasana antusias. Tepuk tangan panjang kembali terdengar ketika Presiden Prabowo mengakhiri pidatonya dengan penegasan bahwa seluruh kebijakan fiskal dan ekonomi harus berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga kehormatan bangsa di tengah persaingan global yang semakin keras.
(C8N)
#senyuman08
