Jakarta, Crew8 News 1 Mei 2026,- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian komitmen kebijakan pro-rakyat dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5). Kebijakan tersebut mencakup penurunan suku bunga kredit hingga maksimal 5 persen per tahun, pembangunan satu juta rumah untuk buruh, hingga pembatasan potongan aplikasi bagi pengemudi ojek online.
Di hadapan ribuan massa buruh, Presiden menyoroti tingginya beban bunga pinjaman yang selama ini dirasakan masyarakat kecil. Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Kita ingin bunga pinjaman untuk rakyat kecil bisa ditekan. Target kita maksimal 5 persen per tahun,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Presiden menyebut, kebijakan ini akan difokuskan pada sektor-sektor produktif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti buruh, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Presiden meminta agar perbankan nasional, khususnya bank BUMN, menjadi pelopor dalam menurunkan suku bunga kredit, terutama pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini memiliki dasar kuat, mengingat suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini berada pada level yang relatif rendah, sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk menyesuaikan bunga kredit.
Selain kebijakan pembiayaan, Presiden juga mengumumkan program ambisius pembangunan satu juta unit rumah untuk buruh. Program ini akan mulai dijalankan tahun ini dengan konsep kawasan hunian terpadu yang berlokasi dekat dengan pusat industri.
Menurut Presiden, pembangunan perumahan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup buruh, terutama pengeluaran untuk sewa tempat tinggal dan transportasi.
“Jangan sampai gaji buruh habis hanya untuk kontrakan dan ongkos jalan. Negara harus hadir,” tegasnya.
Hunian yang dirancang pemerintah akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti sekolah, layanan kesehatan, serta akses transportasi publik. Selain itu, skema pembiayaan juga dibuat ringan dengan tenor panjang hingga 40 tahun agar dapat dijangkau oleh kalangan pekerja.
Dalam pidato yang sama, Presiden turut merespons aspirasi buruh terkait kebutuhan pengasuhan anak. Pemerintah berencana menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri untuk membantu pekerja, khususnya perempuan, dalam mengasuh anak selama jam kerja.
Fasilitas tersebut akan dibangun di lokasi strategis yang dekat dengan tempat kerja, sehingga memudahkan akses bagi para buruh. Presiden menegaskan bahwa program ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, Presiden juga menyoroti kesejahteraan pengemudi ojek online. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi potongan atau biaya sewa aplikasi yang selama ini dikenakan kepada pengemudi.
“Potongan aplikasi harus kita atur, maksimal di bawah 10 persen,” ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih pengemudi ojek online yang selama ini kerap mengeluhkan besarnya potongan dari platform digital.
Di sektor kelautan, pemerintah juga berkomitmen melakukan revitalisasi kampung nelayan secara besar-besaran. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan alat tangkap modern, serta akses pembiayaan dengan bunga rendah.
Presiden menilai, nelayan merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat ratifikasi berbagai konvensi internasional terkait perlindungan tenaga kerja, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Langkah ini juga mencakup perlindungan bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat serta menciptakan keadilan ekonomi.
“Kita ingin ekonomi kita kuat dari bawah. Kalau rakyat kecil kuat, negara pasti kuat,” katanya.
Peringatan May Day 2026 di Monas menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyampaikan arah kebijakan ketenagakerjaan ke depan. Sejumlah kalangan menilai, realisasi dari berbagai janji tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta komitmen pelaksanaan di lapangan.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci secara detail tahapan implementasi dari masing-masing program tersebut. Namun, Presiden memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet akan segera menindaklanjuti kebijakan yang telah diumumkan.
Dengan berbagai janji yang disampaikan, publik kini menaruh perhatian pada langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan komitmen tersebut, terutama dalam memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh buruh dan masyarakat luas.
(C8N)
#senyuman08
